Nisa, Wakil Menteri Keuangan DKI Jakarta Suahasil Nazar mencatat pada Januari 2024, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami surplus sebesar Rp31,3 triliun.
Surplus anggaran sebesar Rp31,3 triliun atau sekitar 0,14 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), kata Suahasil saat konferensi pers rilis APBN Februari 2024, secara virtual, Kamis (22/02/2024).
Suahasil mengatakan, surplus tersebut diperoleh melalui realisasi pendapatan negara yang lebih besar dibandingkan belanja negara.
Rinciannya, realisasi pendapatan negara mencapai Rp215,5 triliun atau setara 7,7 persen APBN. Diketahui, pagu anggaran tahun ini sebesar Rp 2.802,3 triliun.
Pendapatan pemerintah tersebut ditopang oleh penerimaan perpajakan yang mencapai Rp172,2 triliun atau setara 7,5 persen dari target APBN sebesar Rp2309,9 triliun. Pendapatan pajak
Penerimaan perpajakan terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp149,2 triliun atau hanya mencapai 7,5 persen dari target APBN sebesar Rp1988,9 triliun.
Sementara penerimaan bea dan cukai tercatat sebesar Rp22,9 triliun atau hanya 8,1 persen dari target APBN sebesar Rp321 triliun.
Selain itu, Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) hanya mencapai Rp43,3 triliun atau setara 8,8 persen dari target APBN 2024 sebesar Rp492 triliun.
Kemudian, realisasi belanja pemerintah hanya tercatat sebesar Rp184,2 triliun atau setara 5,5 persen dari target APBN 2024 sebesar Rp3325,1 triliun. Per Januari 2024, saldo primer APBN tercatat surplus Rp 61,4 triliun.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pengurangan Resiko Pangan untuk sementara hanya akan disalurkan selama 3 bulan.
“Sejauh ini BLT sudah diputuskan 3 bulan pertama, tapi nanti mungkin ada kajian ulang,” kata Isa dalam konferensi pers APBN Kita edisi Februari, secara virtual, Kamis (22/02/2024). . Anak buah Sri Mulyani itu mencatat, anggaran sebesar Rp11,3 triliun diberikan untuk bantuan langsung tunai (BLT) kepada 18,8 juta masyarakat miskin sebagai pengganti bantuan El Nino.
“Untuk BLT anggarannya mencapai Rp11,3 triliun yang tentunya disiapkan dari cadangan belanja kesejahteraan sosial yang disediakan pada setiap tahun anggaran,” ujarnya. Makan BLT
FYI, BLT sembako senilai Rp 200,00 per bulan berlaku selama tiga bulan hingga Maret 2024.
Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, penyaluran BLT kemungkinan baru akan disalurkan pada Ramadhan 2024.
Sebenarnya pemerintah berencana menyalurkan BLT pada Februari ini, namun belum ditentukan tanggalnya karena program kesejahteraan pangan, termasuk BLT El Nino, masih berlangsung. Sehingga ada peluang bagi BLT untuk menunda pengurangan risiko pangan dan menyalurkannya hingga Maret 2024.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk mengurangi risiko pangan senilai 600 ribu 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) kemungkinan akan disalurkan pada Ramadhan 2024.
Sebelumnya, pemerintah berencana menyalurkan BLT pada Februari tahun ini, namun belum ditentukan tanggalnya karena program kesejahteraan pangan, termasuk BLT El Nino, saat ini masih berjalan. Sehingga ada peluang bagi BLT untuk menunda pengurangan risiko pangan dan menyalurkannya hingga Maret 2024.
“Makanannya tetap jalan, kita juga akan adakan BLT Ramadhan. Kalau kita BLTnya Rp 200 ribu per bulan,” kata Airlangga Hartarto saat ditemui usai menghadiri Rapat Tahunan Industri Jasa Keuangan OJK 2024, Selasa (20/2). .2024). berpartisipasi).
Airlangga menegaskan, BLT Pengurangan Resiko Pangan berbeda dengan BLT El-Nino. Ketika harga pangan terus meningkat, diperlukan intervensi pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat.
“Itulah yang mengurangi risiko pangan karena harga pangan relatif naik, jadi kami melihat itu, makanya kami hadirkan BLT,” ujarnya.
FYI, bantuan mitigasi BLT diperuntukkan bagi masyarakat yang terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Program ini diketahui melayani sekitar 18,8 juta keluarga di seluruh Indonesia.
Penerima manfaat akan menerima bantuan sebesar Rp600.000 per keluarga dan disalurkan secara bertahap selama tiga bulan, yaitu Januari hingga Maret 2024. Pada penyaluran pertama, bantuan yang diberikan kurang lebih Rp200.000 per bulan.
Diberitakan sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati membeberkan alasan pemerintahan Presiden Joko Widodo memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk pengurangan risiko pangan senilai Rp200.000 ribu per bulan, pada Januari hingga Maret 2024.
“Apakah BLT masih diperlukan untuk mengurangi risiko pangan? Tadi saya sudah sampaikan bahwa inflasi volafile food masih 6,73 persen year-on-year,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers usai rapat rutin Dewan Menteri. KSSK di Kementerian Keuangan, Jakarta muncul pada Rabu (31 Januari 2024).
Bendahara negara ini menjelaskan, pemerintah berkomitmen melakukan intervensi terhadap ketidakstabilan harga pangan atau yang disebut dengan pangan tidak stabil.
Tidak hanya kementerian/lembaga di bidang perekonomian saja yang melakukan pertemuan, Kementerian Dalam Negeri juga mengadakan pertemuan mingguan dengan pimpinan daerah untuk membahas inflasi volatil food.
“Gubernur tidak menggunakan instrumen moneter untuk mempengaruhi volatil food, yang biasanya menjadi kewenangan pemerintah. Mendagri melakukan pertemuan mingguan dengan seluruh pimpinan daerah bahkan secara khusus menyebutkan daerah mana yang memiliki inflasi tinggi dan rendah,” ujarnya. Insentif bagi para pemimpin daerah
Sedangkan bagi pemerintah daerah yang berhasil menahan inflasi pada komponen harga pangan, Kementerian Keuangan juga memberikan insentif fiskal kepada kepala daerah yang berhasil mengendalikan harga pangan.
“Kami di Kementerian Keuangan mendukung dalam bentuk insentif fiskal, yaitu mereka yang inflasinya tetap rendah akan diberi imbalan,” kata Menkeu.
Ia mengatakan, menjaga inflasi pangan tetap stabil sangat penting. Sebab, inflasi pangan dinilai berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat.
“Langkah-langkah selanjutnya akan kita bentuk berdasarkan apa yang saya sampaikan tadi, APBN adalah shock absorber untuk menjaga daya beli masyarakat, apalagi ketika pertumbuhan ekonomi global melemah, kita perlu melindunginya di dalam negeri,” kata Presiden. Menteri Keuangan.
Diketahui sebelumnya, pemerintah telah menyediakan anggaran sebesar Rp11,25 triliun untuk bantuan langsung tunai (BLT) kepada 18,8 juta masyarakat miskin sebagai kompensasi bantuan El Nino.
BLT tersebut bernilai Rp200,00 per bulan dan berlaku selama tiga bulan hingga Maret 2024. Artinya, penerima manfaat akan menerima total BLT senilai 600.000 BLT.